Advertisement
Bengkalis, Lintaskriminal.com -Dugaan penyalahgunaan dana desa dan alokasi anggaran lain selama hampir dua tahun masa kepemimpinan PJ Kades di bawah kendali Bupati Bengkalis kian menguat.
Desakan Keras dari Tokoh Masyarakat
Tokoh masyarakat Bengkalis sekaligus pengamat hukum, Dr. M. Tegar Sedayu, SH, MH, IFHGAS, menegaskan bahwa apa yang terjadi di Bengkalis tidak bisa lagi dibiarkan. Menurutnya, rakyat sudah terlalu lama dibohongi dengan laporan manis dan pencitraan pejabat daerah, sementara di lapangan, banyak program desa tidak berjalan dan dana publik justru mengalir ke kantong pribadi dan kelompok tertentu.
Tuduhan Terhadap Inspektorat
Tegar secara terang-terangan menuding Inspektorat Kabupaten Bengkalis sebagai lembaga yang gagal menjalankan fungsinya. "Inspektorat seolah tutup mata. Bukan pengawas, tapi justru jadi alat gertak sambal untuk menakut-nakuti kepala desa. Kalau ini terus dibiarkan, Bengkalis bisa jadi ladang korupsi yang dilegalkan," ujarnya dengan tegas.
Seruan untuk Berani Bersuara
Tegar mengingatkan kembali pesan Presiden RI Prabowo Subianto agar masyarakat tidak takut melaporkan penyimpangan dana publik. Ia menyerukan agar masyarakat desa berani bersuara jika menemukan penyelewengan, sebab dana desa adalah uang rakyat, bukan uang pribadi pejabat.
Desakan untuk Mengesahkan Undang-Undang Perampasan Aset
Dalam pernyataan penutupnya, Tegar juga mendesak pemerintah pusat segera mengesahkan Undang-Undang Perampasan Aset dan hukuman mati bagi koruptor. Menurutnya, hanya dengan cara itu bangsa ini bisa bersih dari pejabat serakah dan pengkhianat rakyat. (Jk/likc)
